JAKARTA – Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin dinamis mendorong Kementerian Haji dan Umrah mengambil langkah antisipatif. Masyarakat yang berencana menunaikan ibadah umrah dalam waktu dekat diimbau untuk menunda keberangkatan demi keselamatan bersama.
Langkah tersebut menyusul meningkatnya ketegangan akibat konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat yang berdampak pada operasional penerbangan di sejumlah negara. Beberapa wilayah dilaporkan menutup ruang udaranya, sementara negara lain tetap membuka penerbangan dengan pembatasan dan pengawasan ketat.
Sejumlah negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Irak, dan Suriah menutup sementara ruang udara mereka. Adapun Arab Saudi, Oman, Yordania, dan Lebanon masih mengoperasikan penerbangan secara terbatas dengan status siaga tinggi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Danhil Anzar Simanjuntak, kepada awak media menyampaikan bahwa kebijakan imbauan penundaan ini diambil dengan mempertimbangkan faktor keselamatan serta perlindungan jemaah.
Ia menjelaskan, kondisi di wilayah Arab Saudi hingga saat ini tetap dalam keadaan aman dan terkendali. Meski demikian, pemerintah memilih bersikap hati-hati dengan terus memantau perkembangan situasi.
“Kami mengimbau jemaah yang dalam waktu dekat akan berangkat agar mempertimbangkan penundaan perjalanan sampai kondisi lebih stabil,” ujarnya kepada awak media.
Pemerintah memastikan koordinasi terus dilakukan bersama Kementerian Luar Negeri, otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Upaya ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah, khususnya bagi mereka yang mengalami penundaan kepulangan.
Jemaah yang terdampak dipastikan tetap mendapatkan akomodasi yang layak dan aman selama menunggu jadwal penerbangan kembali tersedia.
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), saat ini tercatat sebanyak 58.873 jemaah umrah asal Indonesia masih berada di Arab Saudi. Pemantauan terus dilakukan secara intensif guna memastikan seluruh jemaah dalam kondisi baik.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta merujuk pada sumber resmi pemerintah untuk menghindari kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan keresahan.
(Red.EI)
0 Comments